Oleh Ustaz Agus Sutisna, S.IP., M.Si.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Nganjuk (Orang Desa Tidak Pakai Dolar dan Retorika Populis Prabowo., Kompas.com, 17 Mei 2026) yang menyatakan bahwa masyarakat desa tidak perlu panik terhadap pelemahan nilai tukar rupiah karena mereka “tidak menggunakan dolar” memicu eksplanasi publik yang luas. Di satu sisi, narasi ini jamak dibaca sebagai upaya populis untuk menenangkan suasana psikologis massa di akar rumput agar tidak terjadi kepanikan spekulatif. Namun, di sisi lain, simplifikasi ekonomi makro tersebut justru menyingkap sebuah jarak yang lebar antara persepsi elite penguasa dengan realitas empiris di tingkat domestik.
Dalam kacamata ekonomi-politik, pernyataan tersebut tidak bisa sekadar dianggap sebagai kelakar politik atau retorika panggung biasa. Ia merefleksikan dua gejala psikologis-politik yang biasa diidap oleh pembuat kebijakan ketika menghadapi krisis. Kedua gejala psikologi-politik itu dikenal dengan istilah Marie Antoinette Syndrome dan Ignorance is Bliss Syndrome, sekaligus menunjukkan sebuah anomali dalam melihat visi kedaulatan pangan nasional.
Sindrom Marie Antoinette
Secara historis dan sosiologis, sindrom Marie Antoinette kerap digunakan oleh para ilmuwan sosial sebagai metafora untuk menggambarkan alienasi psikologis elite (elite detachment) penguasa yang mengalami pemutusan hubungan realitas dengan beban hidup masyarakat bawah.
Konsep keterputusan struktural ini sejalan dengan analisis struktural makro oleh Theda Skocpol dalam buku klasiknya, States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China (1979), yang membedah bagaimana ketidakpekaan akut rezim elitis terhadap tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat agraris dapat memicu kerentanan sistemik yang fatal. Ketika penguasa secara anakronistis berceletuk mengabaikan variabel global, mereka terlihat lupa, bahwa struktur biaya hidup masyarakat bawah justru sangat bergantung pada variabel tersebut.
Dalam konteks domestik saat ini, logika “orang desa tidak pakai dolar” mengabaikan fakta mendasar tentang integrasi rantai pasok global (global supply chain). Masyarakat desa memang bertransaksi menggunakan rupiah, namun daya beli (purchasing power) rupiah mereka di pasar lokal justru ditentukan secara rigid oleh pergerakan dolar di pasar internasional. Fenomena ini dalam ekonomi makro dikenal sebagai Exchange Rate Pass-Through. Yakni sejauh mana perubahan nilai tukar mata uang asing mentransmisikan inflasi langsung ke harga-harga barang domestik (Frederic C. Mishkin, 2008, The Economics of Money, Banking, and Financial Markets).
Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung pedesaan adalah sektor yang justru paling rentan terhadap guncangan kurs ini. Berdasarkan data komponen produksi, sebagian besar penunjang pertanian kita masih bergantung pada pasar impor. Mulai dari bahan baku pupuk non-subsidi (seperti kalium dan fosfat yang tidak diproduksi di dalam negeri), komponen kimia pestisida, hingga bahan baku pakan ternak.
Lebih jauh lagi, komoditas pangan pokok harian seperti kedelai untuk pengrajin tahu-tempe domestik, bawang putih, hingga gandum untuk mi instan yang menjadi alternatif pangan kelas bawah, mayoritas diperoleh melalui keran impor yang ditransaksikan dengan dolar. Ketika rupiah melemah, biaya produksi di tingkat petani melonjak, memicu apa yang dalam sosiologi ekonomi disebut sebagai creeping structural impoverishment alias pemiskinan struktural yang merayap. Menilai ketahanan ekonomi desa hanya dari instrumen mata uang fisik yang dipegang saat transaksi adalah bentuk absennya empati struktural.
Sindrom Ignorance is Bliss
Sindrom kedua yang tampak dari narasi ini adalah Ignorance is Bliss, ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Sebuah kecenderungan di mana ketidaktahuan atau pengabaian sengaja dipelihara karena dianggap membawa ketenangan psikologis bagi masyarakat.
Dalam teori perilaku organisasi dan psikologi politik, kondisi ini beririsan dengan konsep Illusion of Control (E.J. Langer, 1975) dan Defensive Denial yang dirumuskan oleh Irving L. Janis dan Leon Mann dalam bukunya Decision Making: A Psychological Analysis of Conflict, Choice, and Commitment (1977). Teori ini menjelaskan bagaimana pembuat kebijakan memanipulasi atau menyederhanakan persepsi risiko publik demi menciptakan impresi bahwa situasi makro yang memburuk tidak akan menyentuh batas-batas wilayah mikro mereka.
Dalam manajemen krisis modern, strategi komunikasi denial sering digunakan sebagai instrumen jangka pendek guna meredam kepanikan pasar (market panic). Dengan membangun narasi bahwa “desa aman dari dolar”, pemerintah mencoba memitigasi risiko gejolak sosial. Namun, sejarah ekonomi mencatat bahwa ketenangan yang dibangun di atas fondasi denial tidak pernah bertahan lama. Menghibur masyarakat dengan mengatakan mereka kebal krisis hanya akan menciptakan false sense of security, rasa aman yang palsu.
Ketika inflasi barang pokok merangkak naik akibat transmisi depresiasi kurs, masyarakat desa tidak membutuhkan retorika penenang. Mereka membutuhkan intervensi kebijakan yang konkret dan memihak rakyat. Memelihara narasi denial ini justru berisiko tinggi secara eksistensial, sebab ia dapat mengakibatkan para pembuat kebijakan mengalami kelambatan bertindak dalam melakukan mitigasi fiskal dan moneter yang diperlukan untuk melindungi kelompok rentan.
Ambivalensi Swasembada:
Retorika Global vs Realita Sawah
Satu hal penting lainnya untuk diberikan catatan, bahwa pernyataan “orang desa tidak pakai dolar” ini memunculkan kontradiksi yang tajam jika dikorelasikan dengan visi besar pemerintah sendiri, yakni pencapaian Swasembada Pangan dan Energi. Di satu sisi, pemerintah berambisi memutus ketergantungan impor melalui megaproyek seperti food estate atau cetak sawah baru. Namun di sisi lain, klaim bahwa desa kebal terhadap dolar justru menunjukkan pengakuan tidak langsung bahwa pemerintah seolah “memaklumi” keterisolasian ekonomi desa, alih-alih memperkuat posisinya dalam struktur ekonomi modern.
Mestinya jika pemerintah konsisten dengan agenda swasembada, interdependensi desa terhadap variabel makro seharusnya diselesaikan secara struktural, bukan sekadar dinormalisasi lewat orasi. Bagaimana mungkin desa bisa menyokong swasembada nasional jika lini produksinya terus dihantam oleh biaya input (pupuk, bibit, logistik) yang harganya mendikte dolar? Ambivalensi ini memperlihatkan bahwa desa sering kali ditempatkan secara ganda: sebagai pahlawan swasembada saat retorika politik bergaung, namun dianggap sebagai entitas autarki yang terisolasi dan “bisa urus diri sendiri” ketika krisis moneter datang menghantam.
Lantas, Apa yang Mestinya Dilakukan ?
Agar diskursus ini tidak terjebak pada kritik tanpa arah, pemerintah perlu segera menggeser gaya komunikasi krisis dan beralih ke langkah mitigasi yang taktis, kongkret, memihak dan solutif. Ini langkah minimal yang perlu dilakukan :
Pertama, penyelarasan subsidi input pertanian., Dalam konteks ini pemerintah melalui Kementerian Pertanian harus memastikan ketersediaan dan ketepatan sasaran subsidi pupuk serta benih di tingkat desa secara real-time guna menahan beban biaya produksi akibat depresiasi rupiah yang kian parah.
Kedua, akselerasi substitusi impor bahan baku. Dalam kaitan ini penting dipikirkan untuk menghidupkan kembali riset dan hilirisasi bahan baku lokal (seperti optimalisasi maggot atau bahan organik lokal) untuk industri pakan dan pupuk dalam negeri, sehingga ketergantungan terhadap bahan baku impor berbahan dolar bisa ditekan.
Ketiga, penguatan jaring pengaman sosial ekonomi. Langkah ini dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk program-program padat karya tunai yang mampu menjaga daya beli (purchasing power) masyarakat desa di tengah hantaman inflasi barang pokok.
Akhirnya, penting untuk disadari bahwa saat ini ekonomi pedesaan Indonesia bukanlah entitas terisolasi seperti zaman feodal abad pertengahan. Desa adalah bagian integral dari ekosistem ekonomi nasional yang sangat sensitif terhadap setiap detak nadi fluktuasi global.
Pernyataan “orang desa tidak pakai dolar” pada akhirnya jatuh pada jebakan romantisasi kemiskinan dan ketahanan masyarakat bawah. Menganggap masyarakat desa akan selalu “baik-baik saja” di tengah badai ekonomi global (hanya karena mereka hidup bersahaja) adalah bentuk simplifikasi yang berisiko melahirkan kebijakan mikro yang meleset dari sasaran. Sudah saatnya elite kekuasaan melihat desa melampaui romantisasi elektoral, dan mulai mengakuinya sebagai fondasi rapuh yang hari ini justru sedang menanggung beban paling berat dari depresiasi mata uang kita.