Jejak Nurani Ustazd Agus Sutisna
Hari Santri Nasional, yang diperingati setiap 22 Oktober, bukan hanya momen untuk mengenang perjuangan fisik para kyai dan santri, tetapi juga untuk merefleksikan peran mereka dalam pergumulan politik yang telah membentuk wajah Indonesia. Dari Resolusi Jihad 1945 hingga kontribusi mereka dalam dinamika politik modern, kyai dan santri telah menjadi pilar moral dan intelektual dalam menjaga keutuhan bangsa.
Di Pesantren Nurul Madany kami memaknai Hari Santri sebagai panggilan untuk melanjutkan peran strategis ini dengan menjunjung tinggi akhlak mulia dan keadilan, sebagaimana diajarkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah.
Peran Kyai dan Santri dalam Sejarah Politik Indonesia
Sejarah politik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran kyai dan santri, yang telah menjadi agen perubahan sejak era pra-kemerdekaan. Resolusi Jihad 1945, yang digagas oleh Hadratussyekh KH. Hasyim Asy’ari, adalah contoh nyata bagaimana kyai mampu memobilisasi santri untuk mempertahankan kemerdekaan melalui fatwa politik yang berlandaskan keimanan.
Al-Qur’an dalam Surah Al-Ma’idah ayat 8 menegaskan, “Jadilah kamu penegak keadilan, sebagai saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri…” (QS. Al-Ma’idah: 8). Ayat ini menjadi landasan moral bagi kyai dan santri untuk menegakkan kebenaran di tengah gejolak politik.
Pada masa awal kemerdekaan, para kyai seperti KH. Wahid Hasyim turut merumuskan dasar negara dalam sidang BPUPKI, memperjuangkan nilai-nilai Islam yang inklusif dalam Piagam Jakarta.
Sejarawan dan intelektual Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif mencatat, “Kyai dan santri adalah penjaga moral bangsa, yang mampu menjembatani kepentingan agama dan negara tanpa jatuh ke ekstremisme.” Peran ini terlihat dalam kiprah organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang dipimpin oleh kyai, dalam memperjuangkan keseimbangan antara keislaman dan kebangsaan.
Kyai dan Santri di Era Politik Modern
Di era modern, pergumulan politik sering kali diwarnai polarisasi, populisme, dan narasi yang memecah belah. Dalam konteks ini, kyai dan santri memiliki tanggung jawab untuk menjadi penyeimbang, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Ahmad). Hadits ini mengajarkan bahwa peran politik santri bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang pengabdian untuk keadilan dan kesejahteraan umat.
Kyai masa kini, seperti KH. Ma’ruf Amin, yang menjabat sebagai Wakil Presiden RI, menunjukkan bahwa santri dapat berkontribusi dalam politik nasional tanpa kehilangan integritas keagamaan. Beliau pernah berkata, “Politik dalam Islam adalah sarana untuk menegakkan keadilan, bukan alat untuk kepentingan pribadi.”
Di Pesantren Nurul Madany, kami membekali santri dengan pemahaman politik yang berbasis akhlak melalui kajian fiqih siyasah, diskusi isu kenegaraan, dan pelatihan kepemimpinan. Tujuannya adalah menciptakan santri yang mampu berpartisipasi dalam politik dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin.
Namun, tantangan politik modern juga mencakup ancaman hoaks, politik identitas, dan korupsi. Kyai dan santri dituntut untuk menjadi penutur kebenaran, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Jihad yang paling utama adalah berbicara dengan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Dawud). Dengan literasi politik yang kuat, santri dapat menjadi benteng melawan narasi yang memecah belah, sekaligus menjadi teladan dalam integritas dan kepekaan sosial.
Seperti yang dikatakan oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), “Politik adalah alat untuk melayani, bukan untuk dilayani.” Hari Santri adalah momentum untuk merenungkan bagaimana kyai dan santri dapat terus menjadi penjaga moral bangsa, menavigasi pergumulan politik dengan keimanan, keilmuan, dan kepekaan sosial. Mari kita wujudkan politik yang berakhlak, yang membawa Indonesia menuju keadilan dan kesejahteraan bersama.