Oleh Ustaz Agus Sutisna
Pada artikel sebelumnya, saya telah mengurai bagaimana simplifikasi naratif “orang desa tidak pakai dolar” mencerminkan eksistensi dua penyakit psikologis-politik akut: Marie Antoinette Syndrome (alienasi elite) dan Ignorance is Bliss Syndrome (defensive denial). Namun, implikasi dari kedua sindrom ini tidak berhenti pada sekadar perdebatan retorika di ruang publik atau ruang akademis. Ketika kenyamanan dalam penyangkalan (denial) ini dipelihara secara persisten dan diadopsi sebagai basis komunikasi krisis oleh penguasa, ia bisa bertransformasi menjadi ancaman struktural yang nyata bagi stabilitas negara.
Sejarah peradaban ekonomi politik mencatat bahwa pengabaian interdependensi ekonomi antara makro dan mikro selalu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Setidaknya ada tiga bahaya laten yang mengintai (dan penting dicermati) ketika penguasa terus memelihara ruang hampa realitas ini.
Erosi Legitimasi dan Public Distrust
Bahaya pertama berada pada hulu politik-pemerintahan, yakni runtuhnya kepercayaan publik (public trust). Dalam lanskap politik modern, komunikasi krisis bukan sekadar alat pembentuk opini, melainkan cerminan dari kapabilitas dan kejujuran sebuah rezim. Ketika indikator ekonomi riil di lapangan (seperti lonjakan harga pangan dan kebangkrutan usaha mikro) berkontradiksi secara ekstrem dengan narasi penenang dari Istana, masyarakat akan menangkap sinyal bahwa pemerintah sedang mengalami disorientasi atau melakukan pembodohan publik.
Sosiolog teoretis Francis Fukuyama dalam karyanya, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity (1995), menekankan bahwa modal sosial berupa kepercayaan adalah infrastruktur tak terlihat yang menggerakkan roda ekonomi dan stabilitas politik. Ketika elite memelihara sindrom Marie Antoinette, jarak sosiologis antara penguasa dan rakyat potensial bakal makin menganga.
Kita bisa merefleksikan bahaya runtuhnya kepercayaan ini pada kejatuhan rezim monarki Prancis pada tahun 1789. Sebagaimana dianalisis secara makro oleh Theda Skocpol dalam buku klasiknya, States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China (1979), ketidakpekaan akut rezim elitis terhadap tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat agraris terbukti dapat memicu kerentanan sistemik yang fatal pada legitimasi negara.
Kegagalan Louis XVI dan Marie Antoinette bukan sekadar karena kas negara kosong akibat perang, melainkan karena ketidakmampuan istana dalam memahami bahwa krisis gandum di tingkat petani pedesaan adalah pemantik utama kemarahan sosiologis yang meruntuhkan Bastille. Ketika elite menganggap beban ekonomi rakyat bawah sebagai variabel terpisah yang bisa diredam dengan narasi penenang, mereka sebenarnya sedang menumpuk bahan bakar bagi sinisme kolektif dan instabilitas sosial. Jadi, perlu hati-hati saya kira Presiden Prabowo dan para pembantunya di ring satu istana.
Kelumpuhan Kebijakan dan Efek Domino
Secara teknokratis, bahaya terbesar dari memelihara sindrom Ignorance is Bliss adalah terjadinya kelumpuhan atau keterlambatan kebijakan (policy paralysis dan policy lag). Kondisi ini beririsan erat dengan konsep Illusion of Control yang dikaji oleh Ellen J. Langer (1975) serta konsep Defensive Denial yang dirumuskan oleh Irving L. Janis dan Leon Mann dalam buku Decision Making: A Psychological Analysis of Conflict, Choice, and Commitment (1977). Teori-teori psikologi politik ini menjelaskan bagaimana pembuat kebijakan cenderung memanipulasi atau menyederhanakan persepsi risiko publik demi menciptakan impresi bahwa situasi makro yang memburuk tidak akan menyentuh batas-batas wilayah mikro mereka.
Pembuat kebijakan bawahan yang diwajibkan menyetor laporan bermutu “asal bapak senang” demi menyelaraskan diri dengan narasi optimisme semu sang pemimpin akan cenderung melakukan sensor mandiri (self-censorship) terhadap data krisis di lapangan. Akibatnya, intervensi yang dirumuskan tidak lagi berbasis pada bukti empiris (evidence-based policy), melainkan berbasis pada delusi komunal. Kontrol psikologis ini sengaja dipelihara agar elite terhindar dari kewajiban memikul tanggung jawab atas kegagalan stabilitas moneter nasional.
Sejarah ekonomi modern mencatat contoh ekstrem dari dampak destruktif defensive denial ini pada krisis hiperinflasi Zimbabwe di akhir tahun 2000-an di bawah rezim Robert Mugabe. Sebagaimana dipaparkan oleh Jayson Coomer dan Thomas Gstraunthaler dalam The Hyperinflation in Zimbabwe (2011), ketika nilai tukar dolar Zimbabwe runtuh secara eksponensial terhadap dolar AS, elite penguasa di Harare berulang kali mengeluarkan narasi penolakan struktural. Mereka mengklaim bahwa kejatuhan nilai tukar hanya berdampak pada spekulan kota dan korporasi Barat, sementara masyarakat adat di pedesaan yang hidup dari pertanian subsisten dianggap aman karena menggunakan sistem barter dan komoditas lokal.
Hasilnya adalah katastrofe: karena pemerintah abai melakukan mitigasi dini pada rantai pasok pupuk dan benih impor, sektor pertanian pedesaan Zimbabwe runtuh total. Desa yang awalnya diromantisasi sebagai “bumper” ketahanan justru menjadi pusat kelaparan baru. Keterlambatan mengantisipasi dampak Exchange Rate Pass-Through ke sektor riil pedesaan membuktikan bahwa petani yang telanjur gulung tikar tidak bisa dihidupkan kembali usahanya hanya dalam waktu semalam ketika pemerintah akhirnya “terbangun” dari penyangkalannya.
Memori Kolektif dan Refleksi Mei 1998
Jika Prancis 1789 dan Zimbabwe 2000-an dirasa terlalu jauh, memori kolektif bangsa ini menyediakan alarm pengingat yang paling benderang: Peristiwa Reformasi Mei 1998. Kebetulan historis yang getir, tepat di pertengahan bulan Mei, kita selalu memperingati momentum runtuhnya rezim Orde Baru yang berakar dari rentetan peristiwa krusial sepanjang Mei 1998.
Kilas balik ke tahun 1997-1998 menyingkap pola penyangkalan yang kurang lebih sama. Sebagaimana dicatat oleh M.C. Ricklefs dalam buku A History of Modern Indonesia since c. 1200 (2008), ketika badai krisis finansial Asia melanda dan nilai tukar Rupiah kala itu terjun bebas dari Rp2.500 ke belasan ribu per Dolar AS, respons awal tekno-struktur Orde Baru dipenuhi oleh penyangkalan kolektif. Ada anggapan bahwa fundamental ekonomi Indonesia sangat kuat karena ditopang oleh sektor riil dan swasembada, serta krisis moneter hanyalah “permainan” spekulan valas di Jakarta yang tidak akan menggoncang hajat hidup orang banyak di daerah.
Tapi sejarah kemudian membuktikan betapa fatalnya miskalkulasi tersebut. Pelemahan kurs yang awalnya dianggap sebagai angka-angka abstrak di monitor Bursa Efek, bertransmisi cepat menjadi inflasi brutal (hyperinflation) pada barang-barang kebutuhan pokok.
Ketika harga minyak goreng, susu, dan beras meroket di pasar-pasar tradisional, batas kesabaran sosiologis masyarakat bawah langsung jebol. Krisis moneter seketika bermutasi menjadi krisis sosial, krisis legitimasi, dan puncaknya adalah krisis politik yang memaksa Soeharto mundur setelah gelombang protes massa menduduki Gedung DPR/MPR.
Mei 1998 mengajarkan satu hal fundamental: Rakyat mungkin tidak memegang Dolar, tetapi mereka merasakan akibat dari setiap sen kejatuhan mata uangnya. Ketika perut rakyat jelata sudah ikut tergoncang akibat transmisi krisis kurs yang diabaikan, tameng retorika sekuat apa pun tidak akan mampu membendung runtuhnya kepercayaan terhadap kekuasaan.
Memelihara logika bahwa masyarakat desa kebal terhadap krisis global karena hidup mereka yang bersahaja adalah bentuk pelestarian romantisasi kemiskinan (romanticizing poverty). Narasi ini berbahaya karena menormalisasi ketimpangan dan penderitaan struktural seolah-olah itu adalah wujud “ketahanan” atau “kearifan lokal”.
Penguasa yang mengidap sindrom ini akan cenderung lepas tangan dari kewajiban konstitusionalnya untuk menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Desa tidak lagi dipandang sebagai subjek pembangunan modern yang berhak mendapatkan proteksi ekonomi yang adil melalui instrumen fiskal, melainkan sekadar dianggap sebagai bumper sosiologis yang harus selalu siap menderita setiap kali elite di pusat kota gagal mengelola stabilitas moneter nasional. Ini adalah bentuk ketidakadilan spasial yang memosisikan warga pedesaan sebagai warga negara kelas dua dalam skema perlindungan negara (social safety net).
Ujian Kematangan Kepemimpinan
Pada akhirnya, krisis nilai tukar mata uang bukan sekadar ujian bagi ketahanan cadangan devisa atau performa Bank Sentral, melainkan ujian fundamental bagi kematangan kepemimpinan nasional (statesmanship). Pemimpin yang matang tidak akan mereduksi kompleksitas sistemik menjadi sekadar kelakar panggung demi popularitas atau ketenangan jangka pendek.
Menghadapi badai ekonomi global yang kian dinamis, Indonesia membutuhkan kejujuran komunikasi politik dan presisi eksekusi kebijakan. Pemerintah harus segera menyembuhkan diri dari sindrom Marie Antoinette dan Ignorance is Bliss. Langkah awal kesembuhan itu dimulai dengan satu hal: mengakui secara ksatria bahwa desa kita sedang tidak baik-baik saja, dan dolar yang perkasa di Washington itu nyata-nyata sedang menggerogoti isi piring nasi di pelosok Nusantara. Ini mendesak dilakukan sebelum memori pahit Mei 1998 kembali menemukan relevansi dan ruang ledak pengejewantahannya.