Muhasabah 81 Tahun Kemerdekaan

Oleh Ust. H. Agus Sutisna, S.IP., M.Si.

Secara de jure dan de facto, bangsa ini telah 81 tahun hidup di alam kemerdekaan. Berdaulat kedalam dan keluar. Tak ada lagi Londo imperialis yang menindas rakyat, yang merudapaksa bunda Pertiwi, serta merampok kekayaan Nusantara dan membawanya pulang ke negeri mereka.

Namun, jika kemerdekaan dimaknai sebagai ruang di mana setiap warga negara berhak atas keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan berpikir, sebuah pertanyaan sekaligus bentuk muhasabah rasanya masih tetap pantas untuk direnungkan: Sudah sampai di manakah perjalanan kemerdekaan bangsa ini?

Di Seberang Jembatas Emas

Bung Karno pernah berefleksi bahwa kemerdekaan adalah “jembatan emas”. Di seberang jembatan itulah bangsa ini bertugas membangun masyarakat yang adil dan makmur. Jika fase awal kemerdekaan adalah momentum memutus rantai penjajahan fisik, maka fase kita hari ini adalah tantangan mengelola rumah tangga sendiri.

Sayangnya, fondasi di seberang jembatan tersebut kerap kali retak oleh ketimpangan. Kemerdekaan politik telah diraih, tetapi kemerdekaan ekonomi dan sosial masih diwarnai ketidakpastian. Ketika akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan keadilan hukum masih menjadi barang mewah yang ditentukan oleh struktur sosial, maka definisi merdeka belum sepenuhnya mengejewantah.

Sejarah panjang perjalanan ini memperlihatkan betapa rumitnya menyeberangi jembatan emas itu. Setelah Proklamasi, bangsa ini harus menghadapi agresi militer, diplomasi yang melelahkan, hingga pengakuan kedaulatan yang baru benar-benar solid pada akhir 1949. Kemudian datang masa Demokrasi Parlementer yang penuh gejolak, disusul Demokrasi Terpimpin, Orde Baru yang menjanjikan stabilitas namun menekan kebebasan, dan Reformasi 1998 yang membuka keran demokratisasi.

Setiap fase membawa capaian sekaligus luka. Kita berhasil membangun infrastruktur, meningkatkan angka harapan hidup, dan memperluas akses pendidikan dasar. Namun di saat yang sama, struktur ketimpangan yang diwariskan dari masa kolonial tidak sepenuhnya dibongkar. Yang terjadi justru adalah pergantian wajah penguasa, bukan transformasi mendasar relasi kuasa dan sumber daya.

Posisi Berganti, Struktur Tak Berubah

Frantz Fanon dalam The Wretched of the Earth mengingatkan bahaya ketika elit lokal menggantikan posisi penjajah lama tanpa mengubah struktur ketimpangan sosialnya. Peringatan Fanon terasa relevan hingga hari ini. Bangsa yang merdeka bukan hanya bangsa yang memiliki presiden dan konstitusi sendiri, melainkan bangsa yang rakyatnya bebas dari rasa takut, ketidakadilan sistemik, dan kemiskinan struktural.

Kita melihat bagaimana kekayaan alam yang melimpah sering kali lebih banyak dinikmati oleh segelintir pihak, sementara komunitas lokal di sekitar tambang, hutan, atau pesisir justru menanggung dampak kerusakan lingkungan dan kehilangan ruang hidup. Kemerdekaan ekonomi masih terasa jauh ketika petani dan nelayan kecil kesulitan mengakses modal dan pasar, sementara oligarki semakin menguasai rantai pasok dan kebijakan.

Di ranah pendidikan dan pengetahuan, paradoks serupa muncul. Angka partisipasi sekolah meningkat drastis dibanding masa kolonial, namun kualitas masih timpang antara kota dan desa, antara sekolah negeri favorit dan sekolah di pelosok. Pendidikan yang seharusnya membebaskan justru sering kali mereproduksi ketimpangan. Anak-anak dari keluarga mampu mendapatkan akses ke sekolah terbaik, les privat, dan jaringan sosial yang membuka pintu masa depan.

Sementara anak-anak dari keluarga miskin harus berjuang lebih keras hanya untuk bertahan dalam sistem yang tidak dirancang untuk mereka. Dalam konteks ini, pemikiran Amartya Sen tentang “kapabilitas” menjadi penting. Kebebasan sejati bukan sekadar absennya paksaan eksternal, melainkan kemampuan nyata seseorang untuk menjalani hidup yang bermartabat sesuai pilihannya. Selama kapabilitas itu masih terdistribusi secara timpang, sejatinya kemerdekaan kita masih setengah-setengah.

Tantangan kontemporer semakin kompleks. Ancaman terhadap kemerdekaan tidak lagi hanya datang dari kekuatan asing, melainkan dari dalam diri bangsa sendiri. Kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaipilar utama demokrasi sering kali berhadapan dengan tembok kekhawatiran, kriminalisasi, dan penyempitan ruang publik.

Di era digital, informasi menyebar cepat, tetapi disinformasi dan polarisasi juga tumbuh subur. Ruang publik yang seharusnya menjadi arena diskursus sehat berubah menjadi medan perang identitas dan kebencian. Ketika kritik terhadap kekuasaan dianggap sebagai ancaman, dan perbedaan pendapat mudah dilabeli sebagai pengkhianatan, maka kita sedang mengkhianati semangat kemerdekaan itu sendiri.

Distorsi Politik Kemerdekaan 

Mohammad Hatta, yang bersama Soekarno membacakan Proklamasi, berulang kali menekankan bahwa kemerdekaan harus diisi dengan kerja keras dan keadilan sosial. Hatta mengkritik keras praktik-praktik yang hanya mementingkan kekuasaan dan kekayaan segelintir orang. Refleksi Hatta masih relevan ketika kita melihat bagaimana politik sering kali lebih sibuk dengan transaksi kekuasaan daripada pengabdian kepada rakyat.

Demokrasi prosedural telah berjalan yang ditandai oleh pemilu yang digelar secara berkala, partai-partai tumbuh, media relatif bebas, namun substansi demokrasi masih lemah. Partisipasi politik sering kali formalistik, sementara keputusan-keputusan strategis lebih banyak ditentukan oleh lingkaran elit kekuasaan.

Lingkungan hidup menjadi medan ujian lain. Kemerdekaan atas tanah dan sumber daya alam seharusnya berarti kedaulatan rakyat atas ruang hidupnya. Namun praktik eksploitasi yang mengabaikan daya dukung alam dan hak masyarakat adat menunjukkan bahwa logika kolonial belum sepenuhnya lenyap.

Hutan digunduli, sungai tercemar, dan udara di kota-kota besar semakin sulit dihirup. Generasi mendatang akan menanggung akibat dari keputusan-keputusan hari ini. Jika kemerdekaan tidak mencakup tanggung jawab ekologis, maka kita hanya mewariskan kehancuran dengan bungkus kedaulatan formal.

Jangan Berhenti di Selebrasi dan Memuji Diri

Di tengah segala tantangan itu, tidak adil jika kita mengabaikan capaian. Indonesia hari ini jauh lebih maju dibanding tujuh dekade lalu dalam banyak indikator pembangunan. Infrastruktur menghubungkan wilayah-wilayah yang dulu terisolasi. Generasi muda semakin terdidik dan terhubung dengan dunia. Ada ruang untuk berkarya, berinovasi, dan menyuarakan gagasan yang sebelumnya mustahil.

Namun capaian ini tidak boleh membuat kita berpuas diri. Justru karena kita sudah berjalan jauh, pertanyaan tentang arah dan tujuan menjadi semakin mendesak.

Perjalanan kemerdekaan kita saat ini berada di persimpangan jalan: sudah beranjak dari titik nol perjuangan fisik, tetapi belum sampai di muara keadilan sosial yang dicita-citakan.

Kita berada di fase ujian pemaknaan : apakah kemerdekaan sekadar selebrasi tahunan yang diisi upacara, orasi, dan pesta kembang api, atau sebuah komitmen melayani seluruh rakyat tanpa terkecuali? Selebrasi penting sebagai pengingat sejarah, tetapi ia kehilangan makna jika tidak diikuti oleh kerja nyata memperbaiki ketimpangan.

Kemerdekaan bukanlah garis finish yang statis, melainkan proses dialektis yang terus berjalan. Setiap generasi memiliki tugasnya sendiri. Generasi 1945 merebut kemerdekaan formal. Generasi Reformasi membuka ruang kebebasan. Generasi hari ini dituntut untuk mengisi kebebasan itu dengan substansi. Yakni memastikan bahwa setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang setara untuk hidup bermartabat.

Titik keberadaan kita hari ini ditentukan oleh sejauh mana kita berani mengkritik realitas, membenahi ketimpangan, dan memastikan bahwa hakikat merdeka benar-benar dirasakan oleh seluruh anak bangsa. Bukan hanya oleh mereka yang berada di pusat kekuasaan dan kemakmuran.

Selama masih ada warga yang lapar di tengah kelimpahan, yang takut menyuarakan kebenaran, yang kehilangan tanah dan air karena kepentingan segelintir orang dan korporasi, maka perjalanan kemerdekaan kita belum selesai. Kita masih di tengah perjalanan. Dan di tengah perjalanan inilah kita harus terus bergerak dengan jujur, dengan kritis, dan dengan setia pada janji para pendiri bangsa.